PKS Dihabisi KPK ?

HM Aru Syeiff Assadullah
@SuaraIslamOn

Penghancuran secara opini terhadap kekalahan partai-partai Islam betul-betul dilakukan secara sistematis, dan mengejawantah dalam angka-angka kekalahan pemilu demi pemilu di era reformasi.

Belum sampai ujungnya, menyusul pertarungan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mulai mencuat prakarsa KPK dalam kasus korupsi kuota impor daging sapi yang menimpa Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq (LHI), kini mengarahkan keterlibatan PKS secara institusi. Arah ini terbuka setelah akhirnya KPK berhasil menyita enam buah mobil di kantor DPP PKS Jakarta, sekaligus melakukan penggeledehan  dan menyita berkas dua kardus. Jika KPK terus menyeret PKS dan membuktikan keterlibatannya dalam kejahatan korporasi dan terkena delik pidana korporasi, apakah hal ini berarti PKS, harus dibubarkan ?

Sebelumnya, lebih dari sepekan masyarakat luas disuguhi drama “pertarungan” PKS versus KPK dalam perdebatan di media televisi yang sangat panas dan keras. Pihak PKS selain diwakili para lawyer yang membela  LHI, acap tampil Wakil Sekjen PKS, Fahri Hamzah. Sementara KPK selalu diwakili juru bicaranya Johan Budi. Semua TV berulang-ulang menampilkan perdebatan keduanya, juga koran dan media online, dan radio. Perdebatan berkisar pada penyitaan mobil-mobil  LHI yang diparkir di halaman DPP PKS, di mana Fahri Hamzah menuduh KPK menyita tanpa dibekali surat perintah penyitaan. Sementara Johan Budi berkeras bahwa para penyidik dibekali surat penyitaan. Pernyataan Johan Budi ini dituduh sebagai kebohongan publik dan akhirnya PKS melaporkan 10 orang penyidik yang melakukan penyitaan tidak prosedural dan melanggar hukum itu ke Polri. Fahri Hamzah bersikeras penyitaan itu tidak dilengkapi surat, seraya berkata sinis “Andaikata yang datang menyita itu ’anjing’ pun jika dilengkapi surat penyitaan selazimnya dalam prosedur, niscaya mobil-mobil itu akan kita serahkan. Jangankan hanya mobil, ketika  KPK hendak menahan presiden PKS—yang saat itu tengah memimpin rapat di DPP PKS—kita pun serahkan baik-baik,” kata Fahri yang selalu berbicara dengan nada ketus. Sehari setelah dlaporkan ke Polri, keesokan harinya (15 Mei 13) KPK datang lagi ke kantor DPP PKS, dan melaksanakan penyitaan. Kali ini mobil-mobil dipersilakan dibawa, bahkan di pintu gerbang kantor partai Islam ini dipajang spanduk berbunyi ucapan : Selamat Datang KPK, dan belasan penyidik pun diberi bunga melati. Mobil pun digiring ke kantor KPK Kuningan Jakarta Selatan.

Bersamaan kedatangan penyitaan itu, KPK juga melakukan penggeledehan, di kantor DPP PKS yang disebut-sebut sebagai pengembangan berdasarkan kesaksian sejumlah tersangka kasus impor daging sapi. Sejumlah koran ibukota dan LSM tertentu melihat kesaksian itu bisa mengarah kepada keterlibatan tindak pidana korporasi. Di antara kesaksian itu menyebutkan pembahasan kuota daging sapi itu juga dibicarakan di rumah Ketua Majlis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin di Lembang Bandung. Hilmi Aminuddin dan Presiden PKS pengganti LHI, Anis Matta, pun telah dipanggil dan diperiksa KPK. Hilmi mengelak tuduhan dirinya meminta  kepada importir dagingj sapi jatah sebesar Rp 17 Milyar. enarkah  tuduhan yang mengarahkan PKS terlibat kejahatan tindak pidana korporasi ini? Sungguh mengerikan tuduhan ini ! Entah hal ini tuduhan yang dirancang alias rekayasa, atau dirancang dengan menemukan bukti-bukti telak, apapun niscaya akan menghancurkan partai dakwah ini.

Baru terkena kasus-kasus korupsi yang dilakukan pimpinan teras bahkan pimpinan puncak Partai Demokrat, kini sejumlah lembaga survei menyebutkan kemerosotan Partai Demokrat sampai ke titik tinggal 4% saja. Padahal pada Pemilu 2009 lalu Partai Demokrat tampil sebagai pemenang Pemilu dengan memperoleh suara di atas 20%. PKS pun kini merosot drastis, dikhawatirkan tidak lolos Parliamentary Threshold, bahkan lebih jauh kehancurannya jika terbukti terlibat kejahatan korporasi, dan benar-benar dibubarkan. Betapa mahal ongkos yang harus diderita PKS. Inilah maknanya kenapa sejumlah pimpinan teras PKS “menjerit” terhadap perlakuan KPK yang diskriminatif. Mengapa kasus yang menimpa presiden PKS ini langsung dikaitkan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), padahal temuan dan tuduhan korupsinya hanya Rp 1 Milyar. Kenapa kepada tersangka Wakil Sekjen Partai Demokrat Angelina Sondakh juga Bendahara  Umum M. Nazaruddin, tidak dikaitkan dengan TPPU. Angie terbukti korupsi sampai Rp 32 Milyar. KPK selalu berkilah kenapa begitu?. Akan dibuktikan dalam persidangan Tipikor. Dan kepada PKS diminta agar mempersiapkan diri untuk “bertarung”  saja dalam persidangan tersebut. Karena sikapnya ini Fahri Hamzah menuduh KPK sebagai lembaga superbody, seolah bebas berbuat apa saja, dan ujungnya selalu benar, selalu menang, sementara siapa saja yang menentangnya sudah di vonis bersalah . Apa saja pokoknya melawan KPK pasti salah. Dan siapa saja yang melawan KPK dianggap hendak melemahkan KPK. Siapapun harus mundur  dan kalah  jika berhadapan dengan KPK.

Tabloid Suara Islam ini, pada edisi 156 yang baru bulan lalu terbit, membuat Laporan Utama yang amat kritis terhadap KPK. Salah satu judul wawancara dengan pengacara Wirawan Adnan SH .memasang banner : Memang Seharusnya KPK Bubar.Ada lagi judul  : KPK = Komisi (Anti) Penyuap Kecil-kecilan, KPK Tak Mengubah Korupsi Sistemik, dan di cover ditampilkan banner besar : Koruptor Kakap Lewat Teri Dibabat. Dalam laporan itu KPK dipertanyakan  sikapnya yang arogan, sok kuasa, tapi ternyata, ketika  KPK sendiri mengidap masalah pembocoran Sprindik yang berbau keterlibatan kong kalikong dengan penguasa Partai Demokrat, khususnya SBY yang berkepentingan menetapkan Ketua Parta Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka, dan Ketua KPK Abraham Samad, ditengarai terlibat pembocoran Sprindik itu, tapi Komisi Etik KPK pimpinan Anies Baswedan, tidak berhasil memaksa Abraham Samad menyerahkan BB-nya untuk diperiksa. Lho, mengapa nggak mau diperiksa ? Sementara KPK seenak jidatnya sendiri menyadap, merampas, menahan dan memvonis orang dalam opini yang dibentangkan sebelum proses persidangan Tipikor. Suara Islam dalam edisi-edisi sebelumnya sudah sangat sering mempertanyakan sikap KPK, termasuk di masa kepemimpinan KPK yang kosong—karena ketuanya Antasari dipenjara—dengan munculnya kasus Cicak-Buaya beberapa tahun lalu. Ketika semua orang bahkan bagai seluruh rakyat Indonesia membela KPK tatkala Bibit dan Chandra M.Hamzah pimpinan KPK ditahan Polri, tabloid ini secara independen tetap mempertanyakan kemungkinan yang salah di tubuh KPK.Di tabloid ini juga dikupas kecurigaan terbentuknya KPK sebagai agenda Barat, seperti agenda lain misalnya Washington Concesus di bidang ekonomi dengan penerapan Pasar Bebas, penerapan Globalisasi , penjualan asset Negara di BUMN dengan program penjualan dengan alasan menghentikan korupsi, dan terakhir pemberantasan korupsi, serta perubahan UU yang ternyata menguntungkan asing untuk merampas dan mengeruk harta rakyat Indonesia.

Rencana Busuk Menghabisi Partai Islam

Sesuai missi tabloid Suara Islam yang sengaja dipajang di cover yakni  : Memperjuangkan Aspirasi dan Hak-Hak Umat, fenomena munculnya rencana bahkan skenario busuk menghabisi peranan partai Islam menyongsong Pemilu 2014, amat dicermati secara seksama. Dalam kasus korupsi kuota daging sapi impor yang mengenai presiden PKS LHI, tentu tidak bisa siapa saja membelanya jika kasus itu kemudian terbukti di persidangan. Entah hal itu sebagai jebakan, atau kasus murni jika terbukti maka LHI pantas dihukum seberat-beratnya. Dia seorang ustadz ternyata tidak bisa menjadi contoh. Apalagi kasus-kasus mesum dengan sejumlah wanita yang mengiringi, terbongkarnya kasus ini, tak bisa dibela oleh siapapun bahkan pantas dikutuk. Obatnya hanyalah : Taubatan Nasuha! Mohon ampun kepada Allah Swt terhadap dosa besar itu. Sejatinya jika terbukti  tindak zinahukum Islam nenetapkan hukuman rajam sampai mati. Ini hanya menunjukkan kebenaran peringatan Al Qur’anul Karim yang menyatakan : Manusia biasanya masih bisa bertahan di tengah cobaan berupa penderitaan bahkan musibah, namun ketika cobaan itu datang berupa kenikmatan duniawi, maka manusia justru tidak tahan akan godaan ini dan cenderung terjerumus dalam lembah dosa.

Apakah PKS saat ini tengah didiskreditkan dan dijatuhkan?. Belakangan ini muncul informasi terbatas adanya operasi intelijen menyongsong Pemilu 2014, yang disebut Operasi “SS” atau Operasi Sunyi-Senyap. Lawan-lawan politik dijebak, lalu dicokok, atau kasus-kasus lama diada-adakan untuk upaya pendiskreditan alias penghancuran. Seperti kasus yang kini diarahkan PKS, sejatinya, sudah terang benderang  telah terjadi sebelumnya kejahatan institusi Partai Demokrat yang sudah terbukti mengkorupsi pembangunan Wisma Atlet, dan Gelora Hambalang, dan seterusnya, di mana uangnya untuk sogok-menyogok kongres Partai Demokrat di Bandung. Mengapa Partai Demokrat tidak diarahkan sebagai pelaku tindak pidana korporasi? Pendiskreditan kepada PKS, bahkan terasa uapnya juga menyambar PBB (Partai Bulan Bintang) yang hampir-hampir dibenamkan dan tidak lolos ikut Pemilu 2014. PBB di bawah H.MS Kaban dan Yusril Ihza Mahendra cukup  gigih berkelit melawan rekayasa demi rekayasa, sehingga bisa mengikuti Pemilu 2014. Namun kondisi PBB sudah amat “lungkai” sebagai kontestan Pemilu 2014.

Penghancuran secara opini terhadap kekalahan partai-partai Islam betul-betul dilakukan secara sistematis, dan mengejawantah dalam angka-angka kekalahan pemilu demi pemilu di era reformasi. Kemenangan Islam memang dicegat di mana-mana. Ketika kelompok Islam mengikuti system politik yang dikehendaki Barat, yakni demokrasi, dan kelompok Islam mencapai kemenangan, maka kemanangan itu harus dibatalkan, diganggu bahkan dihancurkan. Itulah yang terjadi di Aljazair pada awal 1990-an di mana Barat (Prancis) mendiskreditkan pemenang Pemilu Front Islamique Du Salute (FIS). Menyusul kejadian yang sama di Turki, dan yang terakhir di sejumlah Negara Timur Tengah pasca Revolusi Flamboyan. Kini di Indonesia sedang “digarap”, percayalah, dan waspada !

Sumber : http://www.suara-islam.com/read/index/7290/PKS-Dihabisi-KPK--