"BLSM Bentuk Sogokan dari SBY"

 
 JAKARTA- Sejumlah kalangan memprotes  kenaikan BBM yang dibarengi dengan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi rakyat miskin Indonesia.

"BLSM merupakan sogokan ekonomi yang akan dilakukan oleh SBY. Tujuan bantuan tersebut, kata pemerintah, untuk menolong rakyat dengan mengalihkan subsidi BBM kepada rakyat miskin merupakan kebohongan besar, karena kenaikan harga BBM berlansung permanen sepanjang tahun. Sedangkan BLSM hanya berlangsung tak lebih dari tiga bulan," kata aktivis Petisi 28, Haris Rusly di Taman Ismail Marzukii (TIM), Cikini, Jakarta, Minggu (16/6/2013).

Haris melanjutkan bantuan BLSM tersebut, semata-mata untuk menolong politik dan ekonomi dari SBY agar tetap berkuasa. "BLSM sebuah sogokan politik untuk menyelamatkan partai berkuasa, dimana partai ini sedang sekarat terlilit sejumlah kasus korupsi," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama,  Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM), Masinton Pasaribu menambahkan, kebijakan BLSM ditujukan untuk menolong eksistensi ekonomi rezim SBY. Dengan berkurangnya daya beli masyarakat dapat berakibat buruk menyebabkan ekonomi nasional stuck, menghambat pertumbuhan.

"Ini dapat memicu krisis ekonomi yang lebih dalam dan bisa berdampak kemarahan rakyat yang berujung tergulingnya rezim SBY," ujarnya.

SBY kata Masinton, mengajak rakyat untuk mengencangkan ikat pinggang, kelas menengah disuruh berhemat untuk menerima pencabutan subsidi BBM, namun korupsi masih terus berlangsung di Indonesia. "Tapi, kejahatan korupsi masih terus berlansung di dalam tubuh pemerintah. Pengkhianatan terhadap negara dan penjualan SDA untuk memperkaya segelintir orang tetap terjadi dari pusat hingga daerah," pungkasnya. (ugo)

* http://news.okezone.com/read/2013/06/16/339/822678/blsm-bentuk-sogokan-dari-sby 

"KPK Tak Berdaya Hadapi Kasus Century & Hambalang"

 

PEKANBARU - Gubernur Riau, Rusli Zainal telah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan keterlibatan dalam dua kasus korupsi. Namun penahanan itu dinilai sebagai bentuk desakan politik yang dijalankan oleh KPK.

"KPK banyak menyorot permasalahan Riau. Tetapi mengapa menghadapi Century dan Hambalang sepertinya tidak berdaya. Sebaiknya jangan tebang pilih," kata Ketua Bidang Kaderisasi Ikatan Pemuda Riau Jakarta (IPRJ), Muslim Minggu (16/6/2013).

Menurut Muslim, korupsi oleh pejabat negara memang merugikan negara. Namun, yang disayangkannya, tak sedikit dari pejabat yang sudah ditetapkan sebagai tersangka namun masih berkeliaran bebas.

"Kita tahu banyak sekali kasus korupsi tidak hanya di Riau, namun juga di pusat seperti kasus Hambalang dan Century. Kenapa para koruptor yang sudah ditetapkan sebagai tersangka belum juga ditahan," ujarnya.

Dia mencontohkan, dua tersangka kasus dugaan korupsi proyek Hambalang, Andi Mallarangeng dan Anas Urbaningrum hingga kini belum juga ditahan. Padahal, kasusnya sudah lebih dulu diproses KPK.

"Sampai sekarang KPK tidak punya nyali untuk menahan mereka, kenapa giliran gubernur Riau KPK mudah saja. KPK tidak boleh tebang pilih seperti itu," imbuhnya. (trk)

*http://news.okezone.com/read/2013/06/16/339/822817/kpk-tak-berdaya-hadapi-kasus-century-hambalang 

AKP Fitrisia Kamila, Kapolsek ‘Muslimah’ Pertama di Langsa

 

dakwatuna.com – Langsa. Jilbab bukan jadi penghalang seorang muslimah untuk bekerja secara profesional dan berprestasi. Termasuk prestasi di kepolisian dan militer.

Salah satunya adalah AKP Fitrisia Kamila, seorang Kapolsek muslimah pertama di wilayah hukum polres Langsa yang dilantik pada Selasa, 11 Desember 2012.

Jabatan Kapolsek didapat Kamila bukan karena kecatikannya, tetapi memang melalui jenjang karir yang panjang.

Kapolsek cantik yang lahir di Pekan Baru 8 Juli 1983 silam. Ia lulusan Akademi Polisi tahun 2005. Selepas Lulus pendidikan AKP, Kamila ditugaskan pertama kali di Polres Banda Aceh, tahun 2010 hingga 2011, kemudian dipercaya menjabat sebagai Kapolsek Darul Imarah di Aceh Besar yang masuk wilayah hukum Polrestas Banda Aceh.

Usai bertugas di sana ia kemudian dipindahtugaskan ke Polres Langsa sebagai Kasubbag Humas Bagian Operasi Polres Langsa. Penghujung tahun 2012 ini ia kemudian dipercayakan kembali sebagai Kapolsek Birem Bayeun. Ibu tiga anak ini bersuamikan seorang anggota TNI Kapten Boby Wijayanto.

Kepada media ia menuturkan bahwa saat pertama kali ditugaskan ia sempat menghadapi kendala yaitu masalah perbedaan bahasa. Namun, demi pengabdiannya kepada negara dan masyarakat ia terus berusaha untuk mempelajari bahasa Aceh.

Di Polsek Birem Bayeun katanya, membawahi 27 gampong. Ia pun telah memiliki sejumlah agenda untuk mengayomi masyarakat.

“Langkah pertama adalah dengan lebih proaktif melakukan pertemuan dengan geuchik dan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu juga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dengan demikian ia berharap dapat menciptakan suasana kemanan dan ketertiban masyarakat yang lebih kondusif.

Jadi polwan berjilbab bukan halangan untuk tetap berprestasi dan mengabdi bagi bangsa dan negara. (sbb/ajtp/dakwatuna)

Redaktur: Saiful Bahri

Sumber: http://www.dakwatuna.com/2013/06/14/35218/akp-fitrisia-kamila-kapolsek-muslimah-pertama-di-langsa/#ixzz2WUzbkc9a

Tolak BBM Naik, PKS Bagi-bagi Voucher BBM ke Ratusan Tukang Ojek Aksi simpatik ini digelar di Yogyakarta.

 

Publik tentu masih ingat dengan sikap sejumlah politisi Partai Keadilan Sejahtera yang secara tegas menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Bahkan, sejumlah kader PKS juga mengancam partainya siap hengkang dari koalisi.

Meski menolak kenaikan harga BBM, PKS hari ini, Minggu 16 Juni 2013, melaksanakan aksi bagi-bagi voucher BBM kepada para tukang ojek di Yogyakarta. Kegiatan itu diberi nama 'Subsidi BBM Buat Pak Ojek'.

"Para tukang ojek ini dipastikan orang yang pertama terkena imbas kenaikan BBM karena dalam bekerja mereka selalu membutuhkan BBM. Sayangnya tidak semua tukang ojek masuk kategori keluarga miskin," kata Sukamta Ketua DPD PKS DIY, di Kantor DPD PKS DIY.

Sedikitnya ada 120 tukang ojek yang mendapatkan voucher BBM dari PKS. Mereka ada para tukang ojek yang sering mangkal disekitar kawasan Stasiun Lempuyangan, Terminal Giwangan, Stasiun Tugu, Pasar Beringharjo dan lokasi pangkalan ojek lainnya di Yogyakarta.

"Satu voucher seharga Rp10.000 ini dapat ditukarkan dengan BBM di SPBU Gambiran," ujarnya

Calon Legislatif DPR dari Dapil DIY ini pun menilai rencana pemberian kompensasi berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat juga akan menimbulkan persoalan baru. Menurutnya, data kemiskinan yang digunakan tidak sesuai.

"Ada tukang ojek yang tidak masuk KK miskin sehingga tidak mendapatkan BLSM padahal motor adalah alat kerja dan butuh BBM," tuturnya.

Arif Rahman Hakim, Humas DPD PKS DIY mengatakan pemberian voucher BBM kepada tukang ojek diharapkan menjadi solusi dan membantu para tukang ojek atas kenaikan BBM.

"Meski nilainya tidak banyak namun diharapkan mampu membantu para tukang ojek di Yogyakarta ini," kata dia.

 

* http://us.politik.news.viva.co.id/news/read/421134-tolak-bbm-naik--pks-bagi-bagi-voucher-bbm-ke-ratusan-tukang-ojek

“KPK TAK PERNAH SALAH..!” by Fahri Hamzah

Aku yakin wartawan KPK gak berani tanya kenapa mobil dibalikin….KPK gak pernah salah/kalah…

Waktu ngambil blagunya ampun…giliran salah gak minta maaf…katanya BERANI JUJUR HEBAT….

Harta orang dirampas atas nama hukum pencucian uang…

Rumah orang yang didapat dengan cara halal diberi cap dan tertulis “RUMAH INI PUNYA MALING”…

Istri dan anak2nya akhirnya mengungsi…entah kemana karena rumahnya diberi cap dan didatangi wartawan setiap hari..

Tetangga memandang mereka seperti najis….pergilah mereka mencari hidup berpencar….bersatu tak mungkin lagi…

Anak2 lutfi hasan berpencar menumpang di rumah2 kami…mereka terusir oleh hukum yg bertujuan melahirkan jera dan malu…

Apa dosa isteri dan anak2 jika suami atau ayah bersalah?

Dalam hukum yang mereka pakai, menghancurkan kehormatan diri dan keluarga merupakan bagian dari cara kerja…

Anak2 lutfi hasan ada 15 orang dan sebagiannya setiap subuh mereka berdoa dengan rasa malu di masjid dekat rumah kami….

Mereka memilih sudut yang sepi, melingkar dan saling menatap…kenapa hidup mereka dihancurkan?

Ideologi hukum yang kita tonton dari KPK bukanlah hukum yang kita kenal dalam masyarakat beradab…

Inilah hukum yang memandang manusia sebelah mata dan bukanlah manusia sebagai makhluk Tuhan yang terindah sempurna…

Inilah hukum yang dimulai dari curiga dan buruk sangka sehingga setiap orang harus diintip hidupnya dan direkam aibnya..

Dengan menyadap tanpa aturan KPK telah mengumpulkan aib banyak orang yang menjadi senjata pemusnah masal..

Dalam konsensus orang2 KPK nampaknya memang hidup koruptor harus dihancurkan juga keturunannya…

Mereka belajar banyak dari rezim otoriter yang berambisi hancurkan musuhnya sampai ke akarnya…koruptor seperti komunis…

Inilah hukum yang disusupi dendam kampanye terselubung atau terbuka kepada mereka yang telah dicap koruptor…

Inilah hukum yang suka atau tidak dalam 10 tahun ini telah melahirkan paham yang menyimpang dari tujuan sebenarnya…

Inilah hukum yang memang dimaksudkan bagi balas dendam bangsa yang dianggap mundur dan miskin karena maling…

Anak2 muda di KPK seperti asisten abraham yg bernama wiwin, bekerja dengan kebencian pd koruptor yg dia ucapkan setiap hari…

Anak2 muda seperti mereka akan melakukan apapun demi menista orang yang telah mereka cap sebagai koruptor…

Wiwin, ketika ditanya “kenapa membocorkan dokumen sprindik”, jawabnya sederhana “saya benci koruptor, kok anas belum tersangka”.

Dan wiwin hanya dapat sanksi etika. Padahal UU KPK sendiri menyebut hukuman pembocoran adalah 5 tahun.

Inilah hukum yang akan berbuat apapun demi reputasinya dan akan menutupi apapun yang menodai wibawanya…

Inilah hukum yang memandang hukum hanya untuk orang lain dan bukan untuk mereka yang menegakkannya…

Inilah hukum yang berjalan searah…menerabas apa yang telah dikampanyekan sebagai musuh dan tdk peduli dengan cara apa…

Saya kembali teringat orang2 yang telah “dimiskinkan” sebab itulah tujuan protokol yang mereka peluk teguh…

Pemiskinan, trading in influence, illicit enrichment, dll adalah konsep yang mereka paksakan jadi hukum tanpa ada UU-nya.

Sebelum sidang dimulai, para terdakwa telah berjejer sebagai pesakitan… mereka menunggu hukuman bukan keadilan…

Para hakim takkan punya pilihan sebab orang2 yang duduk di depan mereka sebagai terdakwa adalah sosok yg sdh hancur…

Publik takkan terima mereka dibebaskan… dan menghukum adakah ritual majelis hakim tipikor… tak pernah ada kebebasan…

Di negara kita 10 tahun ini, hakim tipikor menjadi 5 dan 3 diantaranya direkrut untuk menghukum dan didoktrin untuk membenci…

Jika ada yg mencoba meringankan atau membebaskan terdakwa maka media dan LSM siap menyalak membongkar aib mereka…

Maka daripada berurusan panjang maka sebaiknya terdakwa korupsi dihukum berat… biar bisa jadi pahlawan…

Keesokan harinya, media akan bikin headline, INILAH NAMA HAKIM TIPIKOR YANG PEMBERANI…. LUAR BIASA…

Kita takkan pernah melihat hal hal yang ganjil karena panggung ini memang telah dimenangkan oleh KPK…

Sebentar lagi dalam persidangan Joko, para isteri simpanan akan dihadirkan dan panggung itu akan jadi penistaan…

Inilah polisi bangsat… maling yang hidupnya kotor bergelimang harta dan wanita…kemarahan rakyat harus dibayar…

Joko akan mirip seperti maling ayam yang dibakar di dalam pasar dan semua orang sepertinya menonton dengan rasa puas…

Atau para terdakwa korupsi akan seperti pencopet yang dianiaya babak belur di atas bus dan semua puas…

KPK melalui kampanyenya yang hebat telah ciptakan alat pemuas seperti kepuasan orang di pasar atau bus kota itu…

Dan tujuan hukum sebagai alat pemuas kentara sekali dalam kata “biar ada efek jera” atau “biar ada malu”…

Jika kita diamkan maka hukum di tangan KPK hanya akan jadi sensasi… sensasi demi sensasi…

Tapi luka yang diakibatkannya tak terbaca di media… luka ini adalah sakit yang takkan sembuh… benci takkan mengobati.

Orang orang harus dibangunkan dan kesaksian harus diberikan. (Rendra). end.

* http://pksnews.com/kpk-tak-pernah-salah-by-fahrihamzah/

Parcel Cinta DPC PKS Kec. Sekampung Udik

Salah satu agenda kegiatan LT3 Besar DPC. PKS Kec. Sekampung Udik adalah membagi-bagikan Parcel Cinta. Kegiatan LT3 Besar rencana akan dilaksanakan hari Minggu, tanggal 09 Juni 2013 bertempat di kediaman Bapak Susilo pengurus DPRa PKS desa Brawijaya.

Sebagian Akhwat PKS Kec. Sekampung Udik sedang menyiapkan amunisi Parcel Cinta untuk  dibagikan dalam aksi silaturahmi ke rumah warga desa Brawijaya Kec. Sekampung Udik.

*** Penuh Semangat***

Pengamat Politik Anggap Posisi SBY Akan Lebih Aman Jika PKS Tetap di Koalisi

Kalangan pengamat mencoba menakar nyali SBY dalam menyikapi manuver PKS di Setgab. Kemungkinan besar, SBY bakal mendiamkan sikap PKS. Lagi-lagi demi pencitraan.

Seperti disampaikan Pakar filsafat politik UI, Dr Rocky Gerung, SBY tidak akan berani mengambil sikap tegas terhadap PKS. ‘’Karena itu cara SBY melawan. Dengan mendiamkan sama halnya SBY menyandera PKS. Dibuat lumpuh agar tak bisa bergerak. Kalau dikeluarkan (Setgab), ongkos public relation-nya, sangat mahal,’’ paparnya, Jumat (07/06/2013).

Langkah ini, lanjut Rocky, lebih menguntungkan secara politik bagi SBY. Dengan memelihara PKS di Setgab, posisi SBY justru lebih aman. ‘’Daripada diusir kemudian PKS ngamuk di luar kandang. SBY akan sibuk meladeni konferensi pers. Dan, PKS akan jadi bintang media lagi,’’ pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan, PKS kini masih menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Posisi PKS ini sangat menganggu pemerintahan. Karena itulah Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi merasa perlu untuk memberikan sanksi kepada PKS.

* http://www.suaranews.com/2013/06/pengamat-politik-anggap-posisi-sby-akan.html

Menanggapi Desakan Anggota Setgab, PKS Tak Ciut Nyali "Konsisten Tolak Kenaikan BBM"

Bagi para politisi parpol anggota Setgab Koalisi, PKS dinilai tidak pantas untuk tetap berada di dalam barisan partai koalisi pendukung pemerintah. Keberadaan PKS dalam koalisi bagaikan duri dalam daging,  tidak mematikan, namun menusuk tajam, menimbulkan rasa sakit dan tak nyaman. Desakkan agar PKS keluar dari koalisipun kian gencar dilakukan oleh para politisi parpol koalisi, dan yang paling santer terdengar belakangan ini adalah pernyataan dari Partai Golkar.

 

Hal ini dibenarkan oleh anggota Majelis Syuro PKS, Refrizal. Ia mengatakan bahwa Golkar memang telah mengungkap keresahan anggota koalisi karena pembangkangan PKS. Sebenarnya tak hanya Golkar, PD juga telah meminta PKS hengkang dari koalisi. Namun Refrizal tak mau merespons desakan-desakan tersebut. 

"Belajarlah dulu tata Negara. Silakan saja mereka berkomentar apa saja. Kita tidak menanggapi apa-apa. Yang jelek-jelek nggak usah dicari-carilah," tuturnya kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (7/6/2013).

 

Menanggapi desakan ini beliau terlihat santai. Menurutnya tak masalah kalau SBY hendak menarik menteri PKS, namun jangan dikaitkan dengan penolakan PKS terhadap kenaikan harga BBM.

"Kalau Presiden mau mencopot menteri-menterinya, bisa evaluasi saja kinerja menterinya saja nanti. Pencopotan menteri nggak perlu dikaitkan dengan isu kenaikan BBM," katanya.

Menurutnya, politisi tak perlu emosional menanggapi sikap PKS yang menolak kenaikan BBM, tak perlu dihubung-hubungkan dengan keberadaan di koalisi Setgab. Dan menyarankan agar semua elemen fokus pada isu kenaikan BBM, bukan keberadaan PKS di koalisi. Masalah BBM disebut Refrizal sebagai pengalihan isu.

 "Jangan dialih-alihkan isunya. Ini bukan urusan koalisi. Nggak ada hubungannya. Kalau berbeda pandangan, kita diskusikan hal ini secara wajar dan logis, dan jangan marah-marah. Kita konsisten bicara kenaikan BBM. Kita tolak, alasannya, rakyat tidak siap," tegasnya (As)

* http://www.intriknews.com/2013/06/menanggapi-desakan-anggota-setgab-pks.html